Senin, 28 Mei 2012

Peran Pemerintah sebagai Manajer Dalam Pemulihan Suatu Organisasi Pasca Konflik


 
Studi Kasus : Peran Pemerintah Kota Bima NTB sebagai Manajer Pasca Penyelesaian Konflik Tambang



BAB I
PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang
Manajemen adalah suatu proses interaksi sosio- teknik yang terjadi dalam organisasi formal dengan tujuan untuk mencapai tujuan organisasi yang ditentukan melalui penggunaan sumber- sumber orang lain (Burgess, 1998). Berbagai pendapat dari beberapa ahli administrasi dikemukakan dalam mengidentifikasi fungsi-fungsi manajemen yang pada intinya adalah perencanaan, pengorganisasian, penyusunan, pengarahan dan pengawasan.[1]
Stoner (1985) menyampaikan bahwa sebaiknya seorang pengelola (manajer) mendorong anggota organisasinya untuk melaksanakan melalui :
1. Membuat kebijakan yang jelas yang mendorong perilaku etika
2. Tanggung jawab kedisiplinan
3. Menyebarluaskan kode etik melalui teknik belajar yang aktif
4. Mendorong staf untuk menambah pengetahuannya mengikuti kursus-kursus manajemen pada sekolah-sekolah atau yang mengadakan kursus tentang legal dan etik profesi/ organisasi.
Jadi pada dasarnya seorang manager harus memegang teguh nilai-nilai serta standar etika pada setiap perilakunya yang mana hal ini akan mempengaruhi mutu pelayanan yang menjadi tanggung jawabnya, oleh sebab itu sebaiknya selain kode etik untuk manager pada umumnya, juga kode etik bagi pengelola (administrator) perlu diadakan.
Dalam proses pelaksanaannya, tak ada suatu perencanaan yang berjalan dengan mulus tanpa hambatan. Tentunya pasti ada hal- hal yang mengganjal ataupun yang menghalangi suksesnya suatu pola manajemen. Misalnya saja dalam manajemen birokrasi pemerintahan yang terjadi di Kota Bima, Nusa Tenggara Barat. Dalam suatu kebijakan yang diterapkannya, ada pertentangan yang terjadi dalam dinamika masyarakat tersebut. Pada tahun 2011 yang lalu, masyarakat menuntut adanya perevisian kembali terkait KK (Kontrak Karya) pertambangan salah satu perusahaan asing karena dinilai merugikan masyarakat. Pemerintah, dituding melakukan penyimpangan dikarenakan menyetujui kontrak tersebut secara sepihak. Apabila ditinjau dari sisi manajemennya, tentunya ini menimbulkan suatu problematika atas tatanan sistem yang telah dibangun oleh pemerintah. Akibatnya, muncul suatu ketimpangan sosial dalam masyarakat dan terjadinya disintegrasi sosial. Oleh karena itu, diperlukanlah suatu sistem manajemen yang sistematis dan kondusif dalam mengelola dan mengantisipasi segala kemungkinan yang terjadi agar proses manajemen, yang meliputi planning, organizing, actuating, and controlling dapat terealisasi dengan kongkrit dan dirasakan manfaatnya, artinya proses input, hingga proses output dapat berjalan dengan lancar.
2.1. Rumusan Masalah
a. Peran Manager dalam memulihkan suatu organisasi pasca terjadinya suatu masalah.
b. hambatan-hambatan yang dihadapi manajer dalam organisasi

BAB II
PEMBAHASAN

2.1. Peran Manager dalam memulihkan suatu organisasi pasca terjadinya suatu masalah
Peranan manajer dalam suatu organisasi itu sangatlah penting karena keberadaan manajer yaitu menjadi palang pintu atau menjadi salah satu ujung tombak dari keberhasilan dalam berorganisasi. Salah satu tugas atau peran manajer yaitu harus bisa mengelola konflik dalam organisasi yang dipimpinnya sehingga setiap konflik itu bisa diselesaikan dengan baik dan tidak ada yang merasa dirugikan.[2] Selanjutnya, dalam memahami peran manager dalam mengelola konflik, ada beberapa tipe dan jenis konflik yang harus dimengerti terlebih dahulu. Menurut Rahman Faisal, konflik itu ada beberapa ciri, yaitu :
Menurut Baden Eunson (Conflict Management, 2007,diadaptasi), terdapat beragam jenis konflik:[3]
a)      Konflik vertikal yang terjadi antara tingkat hirarki,seperti antara manajemen puncak dan manajemen menengah, manajemen menengah dan penyelia, dan penyelia dan subordinasi. Bentuk konflik bisa berupa bagaimana mengalokasi sumberdaya secara optimum, mendeskripsikan tujuan, pencapaian kinerja organisasi, manajemen kompensasi dan karir.
b)      Konflik Horisontal, yang terjadi di antara orang-orang yang bekerja pada tingkat hirarki yang sama di dalam perusahaan. Contoh bentuk konflik ini adalah tentang perumusan tujuan yang tidak cocok, tentang alokasi dan efisiensi penggunaan sumberdaya, dan pemasaran.
c)      Konflik di antara staf lini, yang terjadi di antara orang-orang yang memiliki tugas berbeda.
d)     Konflik peran berupa kesalahpahaman tentang apa yang seharusnya dikerjakan oleh seseorang. Konflik bisa terjadi antarkaryawan karena tidak lengkapnya uraian pekerjaan, pihak karyawan memiliki lebih dari seorang manajer, dan sistem koordinasi yang tidak jelas.
Dalam upaya penanganan konflik sangat penting dilakukan, hal ini disebabkan karena setiap jenis perubahan dalam suatu organisasi cenderung mendatangkan konflik. Perubahan institusional yang terjadi, baik direncanakan atau tidak, tidak hanya berdampak pada perubahan struktur dan personalia, tetapi juga berdampak pada terciptanya hubungan pribadi dan organisasional yang berpotensi menimbulkan konflik. Di samping itu, jika konflik tidak ditangani secara baik dan tuntas, maka akan mengganggu keseimbangan sumberdaya, dan menegangkan hubungan antara orang-orang yang terlibat.
Untuk itulah diperlukan upaya untuk mengelola masalah secara serius oleh seorang manager agar keberlangsungan suatu organisasi tidak terganggu. Stoner mengemukakan tiga cara dalam pengelolaan masalah, yaitu:
1.      Merangsang konflik di dalam unit atau organisasi yang prestasi kerjanya rendah karena tingkat konflik yang terlalu kecil
2.      Meredakan atau menumpas konflik jika tingkatnya terlalu tinggi atau kontra-produktif
Selanjutnya, manakala telah terjadi konflik, peran manager sangat dibutuhkan dalam mengelola masalah agar eksistensi organisasi dapat bertahan. Menurut Robert L. Katz pada tahun 1970-an mengemukakan bahwa setiap manajer membutuhkan minimal tiga keterampilan dasar. Ketiga keterampilan tersebut adalah:
  1. Keterampilan konseptual (conceptional skill). Pada saat terjadi konflik dalam organisasi, manajer tingkat atas (top manager) harus memiliki keterampilan untuk membuat konsep, ide, dan gagasan baru demi kemajuan organisasi. Gagasan atau ide serta konsep tersebut kemudian haruslah dijabarkan menjadi suatu rencana kegiatan untuk mewujudkan gagasan atau konsepnya itu. Proses penjabaran ide menjadi suatu rencana kerja yang kongkret itu biasanya disebut sebagai proses perencanaan atau planning. Oleh karena itu, keterampilan konsepsional juga merupakan keterampilan untuk membuat rencana kerja yang baru bagi organisasi.
  2. Keterampilan berhubungan dengan orang lain (humanity skill). Selain kemampuan konsepsional, manajer juga perlu dilengkapi dengan keterampilan berkomunikasi atau keterampilan berhubungan dengan orang lain, yang disebut juga keterampilan kemanusiaan. Komunikasi yang persuasif harus selalu diciptakan oleh manajer terhadap bawahan yang dipimpinnya. Dengan komunikasi yang persuasif, bersahabat, dan kebapakan akan membuat karyawan merasa dihargai dan kemudian mereka akan bersikap terbuka kepada atasan. Keterampilan berkomunikasi diperlukan, baik pada tingkatan manajemen atas, menengah, maupun bawah. Kemampuan ini pula untuk memotivasi para bawahan agar lebih giat dalam membangun sistem organisasi yang baru agar lebih eksis kedepannya.
  3. Keterampilan teknis (technical skill). Keterampilan ini pada umumnya merupakan bekal bagi manajer pada tingkat yang lebih rendah. Keterampilan teknis ini merupakan kemampuan untuk menjalankan suatu pekerjaan tertentu.
Selain itu, untuk membangun kembali organisasi ataupun birokrasi yang telah goyah, seorang manager harus kembali mensinergiskan partnership yang menjadi rekan kerja organisasi tersebut dalam bergerak. Hal ini tentunya akan mempercepat kembali berjalannya organisasi karena ada relasi yang membantu organisasi tersebut. Networking atau jaringan, merupakan hal utama dan pertama dalam menciptakan sinergisitas lembaga, artinya eksistensi dan kualitas lembaga tergantung sejauh mana relasi yang dimiliki, peran dan anddil relasi, serta kepemimpinan yang bersifat good leader dari seorang manajemen. Sehingga, manakala organisasi tersebut mengalami ketimpangan dan mengharuskan untuk berbenah, ada pihak- pihak yang membantu dan menghidupkan organisasi yang timpang tadi.
2.2. Hambatan-hambatan yang dihadapi manajer dalam organisasi
Salah satu hambatan terbesar seorang manager dalam organisasi ialah perubahan. Organisasi yang pada dasarnya bersifat dinamis dan berwawasan terbuka, tentunya akan memberikan peluang bagi seluruh elemen untuk menyampaikan sesuatu, agar didengar maupun sebagai bentuk partisipasi. Misalnya saja dalam study kasus Kota Bima di NTB tadi, ada semacam isu yang bergulir (dalam hal ini mengenai pertambangan) yang menjadi brainstorming masyarakat. Sehingga, masyarakat yang merasa perlu berpartisipasi, mengusulkan berbagai usulan kebijakan yang ternyata merubah tatanan sistem yang telah dibangun oleh kepala daerah (dalam hal ini disebut manager).
Pada dasarnya, perubahan adalah sesuatu yang lazim dan wajar terjadi, tetapi jika perubahan itu berlangsung cepat atau bahkan mendadak, perubahan tersebut dapat memicu terjadinya konflik sosial. Misalnya, pada masyarakat pedesaan yang mengalami proses industrialisasi yang mendadak akan memunculkan konflik sosial sebab nilai-nilai lama pada masyarakat tradisional yang biasanya bercorak pertanian secara cepat berubah menjadi nilai-nilai masyarakat industri. Nilai-nilai yang berubah itu seperti nilai kegotongroyongan berganti menjadi nilai kontrak kerja dengan upah yang disesuaikan menurut jenis pekerjaannya. Hubungan kekerabatan bergeser menjadi hubungan struktural yang disusun dalamorganisasi formal perusahaan. Nilai-nilai kebersamaan berubah menjadi individualis dan nilai-nilai tentang pemanfaatan waktu yang cenderung tidak ketat berubah menjadi pembagian waktu yang tegas seperti jadwal kerja dan istirahat dalam dunia industri. Perubahan-perubahan ini, jika terjadi seara cepat atau mendadak, akan membuat kegoncangan proses-proses sosial di masyarakat, bahkan akan terjadi upaya penolakan terhadap semua bentuk perubahan karena dianggap mengacaukan tatanan kehidupan masyarakat yang telah ada.
Dalam mengelola organisasi yang baru saja ditimpa masalah ataupun konflik, terkadang muncul perbedaan persepsi dari anggota organisasi dalam proses membangun kembali jejaring organisasi yang telah rusak. Pandangan- pandangan ini diklasifikasikan sebagai berikut :
a.      Pandangan Tradisional (The Traditional View). Pandangan ini menyatakan bahwa semua konflik itu buruk. Konflik dilihat sebagai sesuatu yang negatif, merugikan dan harus dihindari. Untuk memperkuat konotasi negatif ini, konflik disinonimkan dengan istilah violence, destruction, dan irrationality.
b.      Pandangan Hubungan Manusia (The Human Relations View). Pandangan ini berargumen bahwa konflik merupakan peristiwa yang wajar terjadi dalam semua kelompok dan organisasi. Konflik merupakan sesuatu yang tidak dapat dihindari, karena itu keberadaan konflik harus diterima dan dirasionalisasikan sedemikian rupa sehingga bermanfaat bagi peningkatan kinerja organisasi.
c.       Pandangan Interaksionis (The Interactionist View). Pandangan ini cenderung mendorong terjadinya konflik, atas dasar suatu asumsi bahwa kelompok yang kooperatif, tenang, damai, dan serasi, cenderung menjadi statis, apatis, tidak aspiratif, dan tidak inovatif. Oleh karena itu, menurut aliran pemikiran ini, konflik perlu dipertahankan pada tingkat minimun secara berkelanjutan, sehingga kelompok tetap bersemangat (viable), kritis-diri (self-critical), dan kreatif.
Atas tiga pandangan inilah, manajer terkadang menemui hambatan dalam mensinergikan kembali organisasi yang diamanahkan padanya. Oleh karena itu, manager harus memiliki skill dan kemampuan dalam mensinergikan perannya terlebih dahulu. Henry Mintzberg, seorang ahli riset ilmu manajemen, mengemukakan bahwa ada sepuluh peran yang dimainkan oleh manajer di tempat kerjanya. Ia kemudian mengelompokan kesepuluh peran itu ke dalam tiga kelompok, yaitu:[4]
a.       Peran antar pribadi : Merupakan peran yang melibatkan orang dan kewajiban lain, yang bersifat seremonial dan simbolis. Peran ini meliputi peran sebagai figur untuk anak buah, pemimpin, dan penghubung.
b.      Peran informasional ; Meliputi peran manajer sebagai pemantau dan penyebar informasi, serta peran sebagai juru bicara.
c.       Peran pengambilan keputusan : Yang termasuk dalam kelompok ini adalah peran sebagai seorang wirausahawan, pemecah masalah, pembagi sumber daya, dan perunding.
Dengan memperhatikan peran- peran tadi, manager akan lebih mudah mengorganisir organisasinya dengan baik, ditambah lagi dengan kemampuan untuk mendefinisikan masalah dan menentukan cara terbaik dalam memecahkannya. Kemampuan yang lebih utama lainnya ialah membuat keputusan yang merupakan modal paling utama bagi seorang manajer, terutama bagi kelompok manajer atas (top manager). Menurut Griffin[5], dalam membuat keputusan, ada tiga langkah yang dapat ditempuh. Pertama, seorang manajer harus mendefinisikan masalah dan mencari berbagai alternatif yang dapat diambil untuk menyelesaikannya. Kedua, manajer harus mengevaluasi setiap alternatif yang ada dan memilih sebuah alternatif yang dianggap paling baik. Dan terakhir, manajer harus mengimplementasikan alternatif yang telah ia pilih serta mengawasi dan mengevaluasinya agar tetap berada di jalur yang benar.



BAB III
PENUTUP

3.1. Kesimpulan
Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa peran manajer dalam mengelola organisasi pasca konflik dalam dinamika organisasi itu sangat penting, diantaranya:
  1. Manajer sebagai mediator atau pengarah dalam memecahkan masalah
  2. Manajer sebagai motivator terhadap organisasinya
  3. Manajer mempunyai peran penting dalam pengambil keputusan yang akan diikuti oleh bawahannya.
  4. Manajer harus mengedepankan musyawarah untuk mufakat dalam mensinergiskan organisasi atau lembaga yang dipimpinnya.
Selain itu seorang manajer juga diharapkan bisa menjadi teman sekaligus sebagai orang tua dalam organisasi, serta dapat membangun kembali networking atau jaringan yang berfungsi sebagai rekanan dalam mensinergiskan kembali organisasi manakala mengalami ketimpangan, sehingga dengan keadaan seperti itu perkembangan organisasi bisa diciptakan dengan baik dan dapat mewujudkan apa yang menjadi visi dan misi dalam organisasi.
3.2. Saran
Manager sebagai pucuk pimpinan dalam organisasi, haruslah mampu membangun motivasi bagi bawahannya ketika organisasi mengalami kemunduran. Selain itu, seorang manager haruslah dapat berbenah diri dan mencari solusi terbaik bagi organisasinya pasca organisasi tersebut mengalami kemunduran, agar dinamisasi organisasi dapat segera pulih dan kembali seperti biasanya.


DAFTAR PUSTAKA

Rahman Faisal dalam Peran Manajer Dalam Mengelola Konflik Organisasi

Griffin, R. 2006. Business, 8th Edition. NJ: Prentice Hall.
Peran manajer from: www.wikipedia.org
Tugas dan wewenang manajer from: www.google.com



http://dwiherawanners.blogspot.com/2009/04/peran-dan-fungsi-manajer.html, diunduh pada hari kamis, 12 april 2012 pukul 23.12 WIB


Fungsi DPRD Dalam Akuntabilitas Anggaran Publik



Disusun oleh : Joni Firmansyah
NIM. 14010110110065

Salah satu permasalahan yang paling krusial dalam tugas dan fungsi lembaga DPRD ialah terkait permasalahan keuangan. Bagi setiap daerah, masalah ini telah menjadi sebuah isu yang menarik karena menyangkut hajat hidup masyarakat daerah tersebut. Sesuai peran dan fungsinya, DPRD memiliki tiga fungsi, yang terdiri atas fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan. Hal ini telah termaktub dalam Undang-Indang Dasar 1945 pasal 20 A, dan salah satu fungsi yang sangat sensitif, yang selalu menjadi debatable berkepanjangan ialah fungsi DPRD dalam perancangan dana APBD. Hal ini dianggap sangat sensitif karena ini menyangkut eksistensi suatu organisasi pemerintahan, maupun lembaga masyarakat dalam menjalankan program kerja serta fungsi- fungsi lainnya.. Hal inilah yang kemudian membuat peraturan daerah terkait fungsi DPRD dalam hal anggaran menjadi sangat banyak, beragam dan bermacam-macam. Sebelum menjadi Perda, keseluruhan Perda yang masih menjadi Raperda, tentunya selalu terkontrol oleh pemerintah pusat karena walaupun sistem otonomi daerah yang diberlakukan, namun selalu ada garis koordinasi antara Pemerintah Pusat dan Pemerintaha Daerah. Merujuk pada SE. Mendagri 903/2004/SJ Th 2005 ada 4 bagian belanja daerah meliputi belanja aparatur, belanja publik, belanja bagi hasil dan bantuan keuangan serta belanja tidak tersangka. Sedangkan belanja daerah yang dianggarkan di satuan kerja perangkat daerah berdasarkan SE Mendagri 903 / 2429 / SJ Th 2005 meliputi belanja pegawai / personalia, belanja barang dan jasa,  belanja perjalanan dinas, belanja pemeliharaan, belanja modal, belanja DPRD, belanja kepala daerah dan wakil kepala daerah, serta  belanja kegiatan penelitian dan pengembangan. Akan tetapi, secara realitas pemerintahan daerah saat ini sama sekali belum mampu menerapkan landasan transparansi sebagai wujud Good Governance bagi kesejahteraan masyarakat. Ketiadaan transparansi anggaran ini mengakibatkan wujud sistem anggaran pemerintahan daerah saat ini masih berkiblat pada paradigma lama dimana DPRD berada pada posisi puncak dalam sistem pengelolaan anggaran sehingga tak adanya jalan bagi masyarakat untuk mengaksesnya.Oleh karena itu, sudah saatnya pola seperti itu diubah dimana kekuasaan DPRD tidak berada di puncak dan fokus utama ialah ada pendekatan kepentingan dan hak serta pendekatan kekuasaan. Oleh karena itu, ekspektasi pola yang diharapkan ialah model prismatik, di mana ada 6 unit yang terkait dalam masalah keuangan daerah, yakni eksekutif, legislatif, yudikatif, tokoh agama, tokoh masyarakat, serta tokoh lokal. Ini semata- mata untuk menciptakan final destination dimana seluruh elemen dalam masyarakat ikut serta menentukan nasib mereka, ikut mengontrol eksistensi lembaga mereka, yang pada akhirnya ini menjadi pijakan awal dalam menciptakan Indonesia yang transparansi dan bebas dari korupsi.

Analisis Psikologi Kebijakan Pemerintah



  Studi Kasus : Analisa Dampak Psikologi Pemerintah dan Masyarakat Terkait Kebijakan Pemerintah Menaikkan Harga Bahan Bakar Minyak (BBM ) 2012

Disusun Oleh :


Joni Firmansyah 

BAB I
PENDAHULUAN
1.1.Latar Belakang
Menurut  buku “ Subsidi BBM buat (si) Apa?” yang diterbitkan oleh Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi sudah pasti mengundang protes. Ini adalah kebijakan yang sangat tidak popular. Banyak orang menilai, keputusan itu tidak berpihak pada rakyat banyak atau kaum papa. Jika mungkin, tentu Pemerintah menghindari kebijakan yang tidak menyenangkan banyak orang ini. Namun, pada suatu kondisi tertentu seperti saat ini, mau tak mau pemerintah terpaksa mengambil langkah yang tidak popular demi kepentingan yang lebih besar.
Bahan bakar minyak (BBM) adalah sumber daya utama dalam pengelolaan negara. BBM telah menjadi kebutuhan premier yang tak dapat ditawar- tawar dalam kebutuhan suatu negara. Dalam pelaksanaan kebutuhan tersebut, negara nampaknya tak dapat menempatkan posisinya bagi masyarakat. Negara, yang pada dasarnya dikelola oleh pemerintah, diklaim tak lagi memihak rakyat lantaran menaikkan harga Bahan Bakar Minyak sesuai keputusan sidang Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat yang tercantum dalam pasal 7 ayat 6 (6a), yang pada intinya akan menaikkan harga BBM 6 bulan semenjak putusan ini ditetapkan.
Melihat fenomena ini, ada semacam kekhawatiran dan keputusasaan pemerintah dalam menempatkan dirinya sebagai instrumen negara yang mengatur hajat hidup orang banyak. Menaikkan harga Bahan Bakar Minyak memang suatu keputusan yang sangat controversial. Hal ini didukung dan di back up oleh banyak versi. Diantaranya ialah versi ekonomi, yang dianggap oleh tak memihak rakyat, versi politik yang menjadikan fenomena BBM sebagai panggung pencitraan partai politik, maupun versi- versi lainnya yang dianggap tak pro terhadap rakyat. Melihat situasi yang demikian, pemerintah hanya memberikan suatu solusi, yaitu memberikan Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM) sebagai pengganti upah dari subsidi BBM yang dinaikkan, dari Rp. 4.500/ liter, menjadi Rp. 6000/ liter. Adapun jumlah BLSM yang diberikab kepada rakyat oleh pemerintah ialah sebesar Rp. 150.000/ bulan untuk setiap kepala keluarga. Dari kebijakan ini, muncul lagi suatu animo baru bagi masyarakat yang dianggap sebagai bentuk penjajahan tersdelubung bagi rakyat. Menurut ketua umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Megawati Soekarno Putri, dalam statementnya yang penulis tangkap pada suatu diskusi public di salah satu media televisi swasta, TVone,[1] menyatakan bahwa BLSM adalah bentuk pembodohan serta bentuk pemanjaan kepada rakyat. Masyarakat sepertinya dididik untuk tidak menjadi masyarakat yang tangguh, yang selalu bergantung kepada pemerintah, penumbuhan mental cengeng dan tak berani berjuang.
Melihat banyak yang menentang, dilematisasi muncul kembali dalam tubuh birokrat kita. Pemerintah nampaknya semakin “galau” untuk menetapkan kebijakan yang pada kala itu akan ditetapkan pada tanggal 1 April 2012. Pemerintah tak mampu menetapkan kebijakan ini lantaran mendapat pressure ddari berbagai kalangan, terutama aktivis mahasiswa yang turun kejalan dan sebagian diantaranya bertindak anarkis. Secara psikologis, pemerintah dibuat bingung oleh kebijakan yang dicetuskannya sendiri, namun secara realistis, masyarakat butuh kebijakan yang nyata, yang pro kerakyatan, bukan tipu daya untuk memperkaya pribadi ataupun golongan tertentu.
1.2.Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang masalah diatas, penulis merumuskan permasalahan yang akan dibahas dalam makalah ini sebagai berikut :
a.       Efek psikologi bagi masyarakat atas kebijakan menaikkan harga BBM.
b.      Efek psikologi Partai Politik dalam menentukan sikap terhadap kebijakan menaikkan harga BBM.
c.       Solusi yang ditawarkan dari fenomena kenaikan BBM.

BAB II
PEMBAHASAN
2.1. Efek Psikologi Masyarakat dalam Kebijakan Menaikkan Harga BBM
Dalam mata kuliah Partisipasi Politik, penulis mendapatkan ada semacam teori yang sedikit dapat menjelaskan mengenai cara dan corak masyarakat dalam menentukan pilihan maupun sikap dalam memilih peran atas kebijakkan pemerintah menaikkan hrga BBM. Teori ini bernama Social-Psichological Model (Michigan Model), yaitu suatu teori yang menjelaskan bahwa masyarakat akan dapat memilih dan memberikan perhatian karena ada kesamaan psikologis, adanya aspek psikologis yang satu serta ketergantungan terhadap lingkungan sekitarnya. Dalam fenomena ini, kebijakan yang dicetuskan pemerintah nampaknya tak memiliki kesinambungan yang cocok bagi situasi psikologis masyarakat Indonesia saat ini. Banyaknya ketidaksamaan keadaan menjadikan rakyat tak siap untuk menerima suatu perubahan yang dinilai cukup drastis tanpa ada pengetahuan (sosialisasi) yang jelas sebelumnya dari pemerintah. Kesalahan yang terjadi sejak dini inilah yang menjadikan kebijakan yang dikeluarkan pemerintah sendiri ini akhirnya “termentahkan” karena situasi psikologis masyarakat yang tak siap. Ini diperkuat atas fenomena harga yang dianggap tak sepadan dan tak sejalan dengan kondisi rakyat. Dalam buku “Subsidi BBM buat (si)Apa?”, yang diterbitkan oleh Kementrian ESDM Indonesia, harga jual Premium dan solar saat ini yaitu Rp. 4500 per liter, jauh lebih rendah dari harga pokoknya. Pemerintah, dalam hal ini, nampaknya sedikit gelisah, karena pemerintah harus menambal kekurangan itu dengan mengambil uang (subsidi) dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN). Harga minyak dunia dan konsumsi dalam negeri semakin melonjak mengakibatkan subsidi untuk premium dan solar menjadi semakin besar. Dalam menghitung APBN 2012, Pemerintah dan DPR menyepakati harga minyak mentah sebesar US$ 90 per barel sebagai patokan. Kenyataannya, selalam Februari 2012, rata- rata harga minyak mentah sudah  US$ 122, 17 per barel, akibatnya subsidi untuk solar ddan premium sepanjang 2012 diperkirakan akan melonjak ddari Rp. 123,6 triliun menjadi Rp.191,1 triliun. Jika harga minyak dunia naik terus, subsidi akan menggelembung diluar kemampuan anggaran negara. Lantas, pemerintah harus bagaimana? Ya sudah pasti akan menaikkan harga jual Bahan Bakar Minyak (BBM) yang semula Rp. 4.500 menjadi Rp. 6.000/ liter nya. Selanjutnya, apakah kebijakan ini dapat diterima oleh rakyat disaat pemasukan mereka pun terbatas? Inilah dilematisasi yang terjadi di awal tahun 2012 ini, dimana terjadi pertentangan antara kebijakan sosial yang tak sejalan dengan psikologis masyarakatnya.[2]
Selanjutnya, aspek psikologis masyarakat semakin kuat dalam menolak kebijakan ini disaat pengaruh kenaikkan BBM ini sedikit memberikan dampak deskriminasi golongan dalam masyarakat. Deskriminasi ini terlihat dikala pemerintah menaikkan harga yang tak dapat dijangkau oleh kaum masyarakat kecil menengah kebawah. Hal ini dipandang sebagai suatu bentuk deskriminasi lantaran pemerintah hanya mengikuti harga minyak dunia yang notabenenya dikuasai pihak asing dan diaplikasikan hanya bagi golongan atas. Artinya, kebijakan ini seyogyanya tak sejalan dengan keadaan masyarakat secara nyata. Dalam suatu diskusi yang penulis ikuti pada tanggal 27 maret 2012, bertempat di gedung A lantai 3 Fisip Undip, terkait dengan isu kenaikan BBM yang diselenggarakan oleh Teknik Industri Undip bekerjasama dengan Kementrian ESDM, membentuk suatu acara diskusi dengan tema “Justifikasi Kenaikan Harga BBM”, menerangkan bahwa sekitar 30% minyak mentah Indonesia diambil oleh pihak asing sebagai “upah” kilang minyak, 30% untuk konsumsi negara, dan 40% nya sebagai bahan baku untuk dijual oleh negara. Berdasarkan hal ini, negara nampaknya telah dijustifikasi langsung oleh pihak asing tanpa sadar karena Indonesia masih terikat kontrak minyak dengan mereka. Dalam konteks ini, Indonesia tak bisa ditempatkan secara “optimistic view”, dikarenakan kebijakan akan kontrak BBM ini bersifat “environmentalist ideology”, dimana hal ini dianggap alamiah tanpa adanya intervensi pemerintah.[3]
Hal lainnya yang mengusik bagi masyarakat ialah penilaian bahwa, BBM merupakan bahan baku bagi berbagai kegiatan, pengaruhnya akan mendorong kenaikan harga umum secara kumulatif. Pengaruh ini akan terjadi melalui beberapa cara yang terjadi secara langsung melalui kenaikan biaya transport. Pengaruhnya secara sangat sederhana dapat dihitung dengan melihat besarnya proporsi biaya BBM dari total biaya transport, karena biaya transport tidak seluruhnya terdiri dari biaya untuk BBM. Kemudian, berapa proporsi biaya transport dari total ongkos produksi? Kalau andainya biaya untuk BBM dianggap rata-rata 50 persen dari total biaya transport dan biaya transport 30 persen dari total biaya produksi, maka pengaruh langsung terhadap kenaikan harga pokok adalah = (0,50 x 0,30) x 0,30 % = 0,05 atau hanya 5 persen. Jurus kedua, melalui pengaruh psikologi. Pengaruh ini sulit dihitung, karena bekerjanya tidak selalu bersifat objektif secara ekonomis, tetapi melalui berbagai pengaruh yang bersifat subjektif. Orang boleh berasumsi, tetapi sulit diperhitungkan secara objektif.[4]
Itulah beberapa analisis terkait dampak psikologi yang terjadi dalam masyarakat akibat kesalahan pengambilan kebijakan bagi masyarakat. Ini tentunya menjadi keresahan yang mengganggu kestabilitas negara serta animo masyarakat terhadap pemerintah.
2.2. Efek Psikologi Partai Politik dalam Menentukan Sikap Terhadap Kebijakan Menaikkan Harga BBM.
Dalam fenomena kebijakan pemerintah yang menaikkan harga BBM, ada hal menarik yang sangat mencolok dalam kubu lembaga legislatif Indonesia. Sebagai lembaga yang menjadi partner pemerintah tersebut, tentunya pengambilan keputusan akan kebijakan ini seyogyanya menjadi bahasan mereka sebagai wakil rakyat. Sayangnya, para legislator dalam lembaga legislasi saat ini justru mementingkan kepentingan partai yang diusungnya. Artinya, keputusan partai yang menjadi acuan tanpa mengindahkan amanat rakyat, padahal partai dianggap sebagai representasi golongan yang berjuang hanya untuk kelompok. Ini sesuai dengan teori rational person yang membahas untung rugi, dimana salah satu konsepnya ialah konsep yang membahas mengenai konsep konsistensi kelompok acuan, yaitu seseorang akan lebih cenderung mengikuti kelompok acuannya dalam pengambilan keputusannya. Problematika inilah yang terjadi dalam tubuh legislatif kita saat menentukan sikap terkait kebijakan ini. Bertajuk pada pemberitaan media bahwa Rancangan Undang- Undang ini akan disahkan pada 1 April yang lalu, timbul pro- kontra dalam tubuh lembaga legislasi. Seperti yang kita ketahui, ada 9 fraksi dalam DPR Indonesia. Fraksi koalisi pemerintah terdiri dari 6 fraksi, yaitu Partai Demokrat, Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Partai Golongan Karya (GOLKAR), Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS), sementara partai oposisi pemerintah, terdiri dari 3 partai yaitu Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Partai Hati Nurani Rakyat (HANURA), dan Partai Gerindra. Namun, pada saat muncul isu terkait kebijakan pemerintah yang menaikkan harga BBM, ada partai- partai yang justru membelot dari koalisi yang seharusnya mendukung kebijakan yang diambil pemerintah, sebut sdaja partai tersebut adalah PKS. Partai ini, sejak awal telah menetapkan ikrar dengan lantang bahwa fraksi mereka bertentangan dengan jalan yang diambil pemerintah. Melihat situasi ini, nampaknya partai- partai Indonesia saat ini tengah dalam rangka mempersiapkan dirinya guna menuju panggung politik akbar tahun 2014 nantinya. Dalam kajian Ilmu Politik, ini disebut Politik Pencitraan. Dalam sebuah tulisan dari Ari Pradhanawati yang tertuang melalui pemikirannya yang berjudul “Perilaku Pemilih di Era Politik Pencitraan dan Pemasaran Politik”, Majalah FORUM Fisip UNDIP edisi Februari 2011 hal. 8, menyatakan bahwa politik pencitraan ( imagologi politic), merupakan sebuah fenomena warisan dari Pemilu Legislatif (Pileg) 2004 dan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden (Pilpres) 2004 yang diselenggarakan secara langsung, yang lebih mengutamakan popular votes, yaitu mengutamakan figur kandidat. Namun, pada dasarnya politik pencitraan juga tidak terlepas dari pemasaran politik yang dilakukan parpol atau kandidat yang lebih banyak dibangun dari iklan- iklan politik, dalam hal ini, melalui sikap partai yang ingin terlihat pro terhadap rakyat. Sehingga, dari kasus ini, kita dapat melihat dan menganalisa partai- partai yang ingin mencari sensasi, fantasi ataukah benar- benar mencari solusi. Sifat politik yang selalu dinamis menjadikan partai – partai politik ini sedikit tak jelas menunjukkan sikapnya secara terbuka dalam penyelesaian problematika kenaikkan harga BBM ini. Hal tersebut terlihat pada Sidang Paripurna pada tanggal 30 Maret 2012 yang menghasilkan, 2 partai walk out, satu partai koalisi menolak dan berpihak pada oposisi serta menghasilkan ayat tambahan pada UU no 7 ayat 6, yang ditambahkan ayat 6a, sehingga menambah kisruh dan panasnya situasi politik Indonesia. Sekali lagi, ini adalah permasalahan sikap, persepsi, maupun keyakinan yang mempengaruhi faktor- faktor psikologi partai politik dalam mengedepankan aspirasi rakyat. Menurut Yusril Ihza Mahendra sebagai pakar hukum tata negara dalam diskusi interaktif Indonesia Lawyers Club (ILC) pada tanggal 8 April 2012 menyatakan bahwa, ketika badan legislatif mengikuti usulan Partai Golkar untuk menambahkan pasal 6 menjadi pasala 6a, menimbulkan kesenjangan harga sementara bagi rakyat. Harga bahan baku naik, harga transportasi dan akomodasi semakin naik, harga minyak goreng yang tak ada hubungannya dengan BBM juga ikut naik. Tentunya, BBM belum naik, namun masyarakat sudah merasakan kemelaratan sementara yang menimbulkan kesenjangan kehidupan masyarakat yang tak seperti biasanya. [5] Melihat fenomena ini, dapat disimpulkan bahwa legislatif negeri ini tak pernah mempertimbangkan bahwa kebijakan yang diterapkan ini nantinya tak sejalan apabila memang harus diuji materi dan diaplikasikan dalam implikasi kehidupan masyarakat.
Hal diatas semakin diperkuat oleh pendapat pengamat ekonomi-politik, Ichsanuddin Noorsy, yang menyatakan bahwa menaikkan harga BBM merupakan salah satu bentuk pengkhianatan terhadap bangsa. Menurutnya, menaikkan harga BBM dengan dalih pengurangan subsidi semakin menunjukkan perekonomian Indonesia terperangkap dalam sistem neoliberal. Celakanya, kenaikkan BBM ini sudah masuk ke wilayah politik praktis Amerika Serikat dalam rangka menyokong kandidat Presiden 2014 yang pro-neoliberal. Dengan artian, partai- partai politik saat ini benar- benar telah siap untuk menempatkan dirinya agar tak tersingkir dari “zona aman” sistem perpolitikan negara ini.[6]
Begitu pula halnya dengan asumsi dari Said Zainal Abidin, yang menyatakan bahwa sistem perpolitikkan Indonesia bersifat Subjek Conditional, yaitu  dukungan terhadap pemerintah pada suatu waktu dalam masyarakat. Kalau dukungan kepada pemerintah yang berkuasa sedang baik, pengaruh negatif dari suatu kebijakan kurang terasa. Tapi kalau dukungan masyarakat sedang turun, kelemahan sedikit dari suatu kebijakan akan menimbulkan reaksi negatif yang besar. Aspek lain adalah cara mempresentasikan kebijakan atau pengumuman terhadap kenaikan itu. Kalau pengumuman dilakukan dengan terlebih dahulu menimbulkan pro dan kontra serta persentase kenaikannya besar dan dilakukan secara sekaligus, pengaruh psikologi lonjakan harga umum dipasaran cenderung besar. Besarnya jauh melampau pengaruh langsung yang seharusnya terjadi.[7]
Itulah dilematisasi yang terjadi dalam lembaga legislatif dan sistem perpolitikan Indonesia saat ini, dimana para decision maker kita lebih mengutamakan sistem yang menguntungkan satu golongan tertentu, tanpa melihat dampak yang dirasakan oleh golongan lainnya. Jika diamati pada kebijakan pengurangan subsidi dengan menaikkan harga BBM di Indonesia, hal ini sebenarnya sudah merupakan persoalan rutin yang selalu terjadi hampir setiap tahun dalam masyarakat. Memang sudah begitu sejak dahulu, sampai kini dan mungkin sampai nanti. Sejak Orde Lama, sampai Orde Baru, begitu juga sampai kini dalam Orde Reformasi. Itulah yang selalu dialami oleh bangsa ini. Belum ada suatu inisiatif untuk mendobrak tradisi lama yang mungkin sudah dirasakan mudah dan mendapat keuntungan besar.[8] Sikap maupun pemikiran partai politik diatas lebih menunjukkan kepada hasrat untuk menguasai, menjadikan negeri ini sebagai panggung tirani, serta kepercayaan politik yang masih sangat lemah. Akibatnya, kebijakan yang diambil hanya berupa asumsi yang mengambang dan tak diseleseikan dengan segera oleh pembuat kebijakan tersebut.
2.3. Solusi yang ditawarkan dalam menyikapi Fenomena Kebijakan Pemerintah menaikkan harga BBM
Dalam dinamika pengambilan kebijakan diatas, pemerintah harus sadar dan paham serta kembali meninjau bahwa pengelolaan sektor  Migas Indonesia sepenuhnya diatur dalma UU. No. 22 tahun 2001. Undang- undang ini mengatur bahwa pertamina dan pihak swasta memiliki hak yang sama dalam eksplorasi dan eksploitasi migas Indonesia. Selanjutnya perlu diketahui bahwa ada 16 titik Industri hulu migas di penjuru Indonesia yang dikuasai oleh perusahaan swasta asing. Undang- undang ini sudah dinilai Inkonstitusional karena terdapat tiga ketentuan yang janggal. Pertama, ialah transformasi BUMN dalam bentuk persero yang menyamakannya dengan perusahaan swasta lain. Kedua, perusahaan swasta asing dapat melakukan kontrak eksplorasi dan eksploutasi migas Indonesia selama maksimal 30 tahun dan perpanjangan kontrak minimal 50 tahun. Ketiga, perusahaan swasta asing hanya wajib menyerahkan hasil produksinya maksimal sebanyak 25% untuk kebutuhan dalam negeri. Inilah yang membuat negara kita tidak memiliki kedaulatan energy sehingga tidak memiliki antisipasi yang baik terhadap kenaikan minyak dunia.[9]
Lantas, setelah mengetahui kerumitan UU yang mengatur kebijakan migas Indonesia, mengapa pemerintah hanya diam saja dan menjadi penonton setia atas ketiranian perusahaan swasta asing yang mengobrak- abrik sumber daya Indonesia?. Ini semata- mata karena mental dan kapasitas para decision maker yang masih belum mampu untuk berdikari serta berani (brave) untuk mengambil keputusan sendiri sehingga mengorbankan hajat hidup rakyat yang seharusnya merasakan hasil alamnya sendiri. Program BLSM yang ditawarkan pemerintah kepada rakyat tak lain dan tak bukan sebagai bentuk pengajaran kemunduran mental masyarakat untuk bekerja keras dan berswasembada. Penyamarataan jumlah anggaran yang diberikan kepada rakyat dianggap tidak adil oleh sebagian masyarakat miskin, dengan profesi yang berbeda. Misalnya saja, pemerintah dalam hal ini sama sekali tak menentukan kriteria  masyarakat miskin yang seperti apa. Survey tahun 2009, [10] menyatakan bahwa pada saat pemerintah memberikan Bantuan Langsung Tunai (BLT) 2009, jumlah masyarakat miskin naik sebanyak 120%. Saat ini, pemerintah pun kembali tak menentukan kriteria masyarakat miskin Indonesia secara jelas dan pasti. Petani itu masyarakat miskin, nelayanpun masyarakat miskin, tapi apakah kebutuhan minyak seorang nelayan dan seorang petani itu sama? Namun mengapa pemerintah menyamaratakan pembagian iuran BLSM itu sama bagi semua profesi? Secara psikologis, aspek pendapatan modal ( BLSM), menentukan minat dan semangat untuk bekerja bagi setiap profesi. Apabila seorang nelayan yang menggunakan kapasitas minyak yang banyak, sementara seorang petani berbanding terbalik dalam penggunaannya, tentunya akan menimbulkan disintegrasi sosial yang outputnya nanti akan muncul antipasti terhadapa pemerintah. Hal inilah, sama sekali yang tak terpikirkan oleh pemerintah negeri ini.
Meninjau dari pembahasan tersebut, ada beberapa solusi yang seyogyanya dapat ditempuh dan menjadi bahan rujukan pemerintah dalam mengambil kebijakan, antara lain :
1.      Progresifkan kinerja Dewan Energi Nasional dalam proyek diversifikasi energi yang targetnya tercapai pada tahun 2025.[11]
2.      Segera wujudkan kedaulatan energi, agar terciptanya kemapanan sosial yang mampu bersaing dengan negara lain, cita- cita ini dapat ditempuh dengan revisi UU. No. 22 tahun 2001 tentang migas.
3.      Optimalkan kinerja pemerintah dan lembaga legislatif dengan optimalisasi pendapatan negara dari sektor migas untuk dikembalikan lagi dalam bentuk subsidi kepada rakyat.
4.      Cegah kebocoran APBN yang 70% nya berpotensi dari anggaran belanja barang pemerintah, agar dapat dialokasikan ke subsidi yang bermanfaat.
5.      Terapkan kebijakan yang pro rakyat, jauh dari passion politik untuk menguasai agar terciptanya Indonesia yang bebas intrik, Indonesia yang berdulat serta pro kerakyatan.
Demikianlah solusi yang ditawarkan dalam penanggulangan masalah yang mengatur hajat hidup orang banyak. Secara psikologis, rakyat pada dasarnya tak membutuhkan penerapan secara tekstual, melainkan suatu kebijakan yang ketika mereka mendapatkan masalah, kebijakan tersebut dapat membantu dan turut andil dalam penyelesaiannya. Namun, pemerintah republik ini belum mampu mewujudkan dinamika kebijakan yang selaras dan seimbang dengan keadaan rakyat Indonesia.

BAB III
PENUTUP
3.1. Kesimpulan
Dari pemaparan diatas, penulis menyimpulkan bahwa aspek psikologis sangat berpengaruh terhadap cara pengambilan keputusan bagi kelangsungan hajat hidup masyarakat. BBM merupakan bahan baku bagi berbagai kegiatan, pengaruhnya akan mendorong kenaikan harga umum secara kumulatif. Pengaruh ini akan terjadi melalui beberapa cara yang terjadi secara langsung melalui kenaikan biaya transport. Pengaruhnya secara sangat sederhana dapat dihitung dengan melihat besarnya proporsi biaya BBM dari total biaya transport, karena biaya transport tidak seluruhnya terdiri dari biaya untuk BBM.
Secara  psikologis, pemerintah seyogyanya dapat ditunjukkan dengan memahami terlebih dahulu kondisi dan keadaan masyarakat Indonesia agar pemerintah dapat menentukan sikap dan kebijakan yang pas, terukur (Measurable) dan tepat sasaran. Dalam kondisi Indonesia saat ini, menaikkan harga subsidi,  tak lain dan tak bukan dapat menimbulakn disintegrasi sosial, politik, ekonomi dan budaya yang tentunya akan mengganggu stabilitas pemerintahan Indonesia.
3.2. Saran
Pemerintah sebagai pengatur kehidupan berbangsa bernegara, harus capable dan credible dan mengaplikasikan sebuah kebijakan. Secara sosial budaya, sebagai negara yang multicultural, ketidaksamaan persepsi dapat menyebabkan perpecahan dan perbedaan visi. Akibatnya, akan muncul disintegrasi dan ketidakteraturan sosial dalam dinamika bermasyarakat. Sehingga, disarankan pemerintah untuk lebih peka dan memahami bahwa dinamisasi yang terjadi dalam masyarakat, tidak hanya dilakoni oleh suatu golongan saja, melainkan dirasakan oleh seluruh rakyat Indonesia, karena apabila ada ketidakadilan, maka akan mengganggu psikologi dan passion masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA
Auliarahman, Reza. 2012. Penyelamatan APBN atau mengorbankan Kepentingan Rakyat Kecil. Semarang : Buletin BEM KM UNDIP edisi Maret 2012
Tabloid Hitam Putih “ Kenaikan Harga BBM ditunda?” edisi 1 bulan April 2012
Kementerian ESDM Indonesia, “ Subsidi buat (si)Apa?”,Menjelaskan Kenaikan Harga Premium dan Solar. 2012. Jakarta
Majalah FORUM FISIP UNDIP edisi 1 Februari 2011. Politik Pencitraan dan Pemasaran Politik. Semarang : Fisip Undip
Pradhanawati, Ari. 2011. Perilaku Memilih di Era Politik Pencitraan dan Pemasaran Politik. Semarang : Tabloid FORUM Fisip Undip
Fitriah MA dalam Kuliah Partisipasi Politik : Prilaku Memilih Masyarakat Indonesia
www.google.com/ Badan Pusat Statistik 2012
Said Zainal Abidin. 2012.  “Pengaruh kebijakan menaikkan harga”, : Detik.com



[1] Diskusi Interaktif tanggal 27 maret 2012 di TVone
[2] Disadur dari buku “Subsidi untuk (si)Apa?” hal. 2.
[3] Ideologi environmentalist, merupakan salah satu pemikiran Jean Jacques Rousseau yang menekankan pada ketiadaan intervensi pemerintah akan semakin baik bagi masyarakat, Namun, bagi Indonesia, apabila tak ada campur tangan pemerintah, justru semakin merajalelanya eksploitasi kekayaan negara oleh pihak asing.

[5] Yusril Ihza Mahendra dalam ILC tanggal 8 April 2012.
[6] Disadur dari tabloid Hitam Putih BEM KM UNDIP edisi Maret 2012.
[8] Said Zainal Abidin dalam “Pengaruh kebijakan menaikkan harga”, Detik.com
[9] Reza Auliarahman dalam “Penyelamatan APBN atau Mengorbankan Kepentingan Rakyat Kecil”, Tabloid Hitam Putih BEM KM UNDIP edisi Maret 2012
[10] Sumber : Badan Pusat Statistik, 2012
[11] Buletin Hitam Putih BEM KM UNDIP edisi Maret.

Kamis, 17 Mei 2012

Kemandirian Disiplin Ilmu Pemerintahan



“Mengutas Kemandirian dalam Dinamika Integrasi Peradaban”*
Joni Firmansyah**
Pemerintahan sebagai suatu disiplin ilmu merupakan bentuk afiliasi simsbiosis mutualisme yang saling menguntungkan dan saling ketergantungan antara kebutuhan rakyat terhadap keresahan problematika minim ataupun miskinnya sosok seorang pemimpin. Menurut romantisme sejarah, pemerintahan dalam bahasa Arabnya disebut Hukumat, dibeberapa negara dunia, pemerintahan tidak dibedakan. Inggris menyebutnya Government, dan Prancis menyebut Gouvernment, yang keduanya dari perkataan latin, Gubernacalum. Tetapi, di Amerika Serikat disebut Administration, sedangkan di negeri Belanda, mereka mengartikan Regering sebagai penggunaan kekuasaan negara oleh yang berwenang untuk menentukan keputusan dan kebijaksanaan dalam rangka mewujudkan tujuan negara, dan sebagai penguasa menetapkan perintah- perintah.
Melihat perkembangan dinamika Ilmu Pemerintahan di Indonesia saat ini, ada suatu ketidakseimbangan antara realitas fakta integritas tehadap kajian ilmu secara teoritis. Artinya, Ilmu Pemerintahan di Indonesia hanya “ada” sebagai sebuah simbol yang tak berkontraksi terhadap eksistensi perjalanan bangsa. Dalam konteks ini, kita bisa melihat Indonesia dari sisi kemandirian sosial masyarakatnya secara general yang memandang ilmu pemerintahan dengan sebelah mata, minoritas, maupun kawakan marginalitas dalam masyarakat. Kita tidak bisa menitikberatkan Ilmu Pemerintahan sebagai suatu sistem kaderisasi yang gagal manakala kegagalan itu berada pada  proses pengkaderannya yang absurd. Jika kita berkaca pada dinamika struktur Indonesia yang cenderung bersifat integralis, kekuasaan yang dibagi- bagi dengan asumsi bahwa baiknya kekuasaan itu tak dikuasai oleh segelintir orang yang nantinya menimbulkan ketiranian, nyatanya justru melemahkan sistem kemandirian Ilmu Pemerintahan dikarenakan adanya sikap dan sifat rivalitas antar generasi. Jadi, suatu kemandirian akan tercapai manakala ada sinkronisasi antara generasi tua dan generasi mudanya yang terbentuk dan tercipta dalam suatu network atau jaringan yang membentuk tapal batas ide dan norma sosial yang dijadikan acuan. Konsep ini sudah terbukti dan menjadi romantisme sejarah para founding fathers Ilmu Pemerintahan dalam menularkan animo dan stigmatisasi untuk generasi selanjutnya. Konsep yang sudah dilakoni oleh Socrates yang mendidik Aristoteles hingga Plato, Karl Marx yang mendidik Lenin dan Stalin, Dr. Sun yat sen yang mengilhami Soekarno, hingga Rasulullah yang mengkader Abu bakar, Umar Bin Khattab dan Ali Bin abi Thalib sehingga mampu menciptakan suatu peradaban yang terhebat yang pernah tercatat dalam sejarah. Semua founding fathers tersebut, benar- benar menerapkan ilmu secara konseptual, bukan sebagai rivalitas diantara mereka.
Hal ini tak jauh berbeda dengan apa yang disampaikan oleh seorang Jusuf Kalla dalam sebuah pidatonya bahwa suatu kemandirian akan muncul dan hanya terjadi apabila ada singkronisasi antara kajian ilmu yang strategis terhadap para pemilik modal. Dengan artian, Indonesia takkan pernah bisa mandiri tanpa adanya sokongan dari luar, yang tentunya dengan kesepakatan yang jelas serta menguntungkan diantara keduanya. Begitupun halnya dengan disiplin Ilmu pemerintahan yang takkan pernah bisa mandiri apabila seluruh generasinya bergerak dan berderap secara individualistis, karena arah dan alur tujuan negara bergantung pada generasi yang secara aplikatif mempelajari ilmu pemerintahan sebagai landasan ideology mereka. Apabila generasi ini bergerak secara individual, tentunya negarapun akan bergerak dengan cara yang sama, sehingga yang ada bukan hanya disiplin ilmu yang tak mandiri, melainkan wadah yang dalam hal ini disebut negara yang tak mandiri juga, sehingga hanya menghasilkan negara autopilot semata.
*Disampaikan dalam rangkaian acara National Governance Day 2012, UNPAD 17- 22 April 2012
** Mahasiswa Ilmu Pemerintahan Fisip Undip Angk. 2010